Teras Malioboro News — Dalam upaya memberikan penguatan manajerial terhadap para aparat desa, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) pada Senin (27/2/2023) menggelar Workshop mengenai Teori Perubahan ( Theory of Change ) di Hotel Wisma Kusuma Kulonprogo. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah perangkat desa dampingan dari NU Kulon Progo.
Fasilitator Kegiatan Nurunissa dari Lakpesdam NU menyampaikan, pembangunan desa tak dapat sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat desa menjadi poros utama dalam mendorong penyenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, agar pembangunan berjalan lebih cepat.
“ Agar pembangunan kawasan pedesaan maka semua masyarakat dituntut terlibat dalam pembangunan, termasuk kelompok marginal dan rentan. “ ujar Nurunnissa disela-sela kegiatan.
Baca Juga : Banser NU Bawakan Lagu ‘We Will Rock You’ Band Queen, Begini Respons Jokowi
Ditambahkan Nurunissa, Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3 PD) merupakan sebuah langkah strategis sebagai upaya meletakkan pondasi pembangunan di desa, sehingga tidak sekedar menjadi objek pembangunan tetapi juga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan ( agen of change ).
Ditambahkan tujuan dari kegiatan ini adalah menggali informasi dan pemetaan awal tentang desa, sehingga warga desa mampu melakukan perencanaan dan menyusun target pembangunan untuk wilayahnya
Adapun beberapa desa yang menjadi dampingan dari NU meliputi : Kalurahan Jatirejo ( Lendah ), Kalurahan Banyuroto ( Nanggulan ), Kalurahan Ngestiharjo ( Wates ) dan Kalurahan Salamrejo ( Sentolo ) .
Baca Juga : KH Said Aqil Siroj Raih Anugerah 1 Abad NU
Sementara itu, Koordinator Kegiatan Ali Mukhayat menambahkan, tujuan kegiatan ini adalah melakukan penggalian informasi serta pemetaan awal tentang desa, sehingga warga desa mampu menyusun mimpi bersama. Selain itu, kegiatan ini juga bagian dari upaya komprehensif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk mendorong kualitas pembangunan desa yang demokratis dan berkeadilan.
“ Poin penting dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Penerimaan Sosial dengan menitik beratkan pada terbentuknya sekolah lapang serta ada ruang warga yang inklusi tanpa sekat, dan tanpa stigma. “ ujar Mukhayat.
Mukhayat berharap, paska kegiatan ini nantinya akan terdapat informasi eksklusi sosial di desa program secara spesifik pada pelayanan sosial, penerimaan sosial dan kebijakan yang inklusi.
Kemudian, adanya Informasi tentang akuntabilitas sosial secara spesifik pada saluran informasi yang digunakan, saluran aspirasi serta kebijakan pemerintah desa pada isu akuntabilitas. dapat menunjang tergambarnya mimpi perubahan di desa program yang dijadikan mimpi bersama dalam pembangunan di desa serta teridentifikasinya Aktor dan pengaruhnya di Desa. (*/SDs)
Komentar