Soal KTR, Singgih: Merokok atau Tidak itu Pilihan. Semua Punya Hak

Pemerintah wajib memfasilitasi secara adil

Headline1, Jogja Raya203 Dilihat

Teras Malioboro News—Problematika pertembakauan ikut menjadi perbincangan hangat di Kota Yogyakarta, terutama menjelang Pilkada 2024. Problem pertembakauan ini, diusung dalam “Sarasehan Bersama Singgih Raharjo”, Sabtu (5/10/2024).

Dalam acara yang dihadiri perwakilan pengusaha periklanan, APINDO, perwakilan pengusaha rokok, seniman, komunitas kretek dan pekerja rokok ini, Singgih yang menjadi calon Wakil Walikota Yogyakarta berpasangan dengan Afnan Hadikusumo mengatakan, merokok atau tidak itu sebuah pilihan.

Siapapun harus menghargai apapun pilihan orang lain, termasuk kaitan dengan merokok.

“Semua punya hak untuk memilih. Perokok maupun yang tidak merokok juga punya hak untuk bisa menjalani pilihannya,” kata Singgih.

Oleh karena itu, maka pemerintah punya kewajiban dan tanggungjawab untuk bisa memfasilitas apapun pilihan warganya terkait dengan rokok. Kalau terbit sebuah Perda yang mengatur soal rokok, maka perda itu juga harus adil dan memberikan ruang yang seimbang bagi warga yang tidak merokok maupun warga yang merokok.

Baca juga: Populer Menurut Survei Golkar, Afnan Tetap Tampil Kalem

“Misal ada Kawasan yang tidak boleh merokok, maka pemerintah daerah harus menyiapkan tempat tertentu dimana orang bisa merokok. Tempat yang disiapkan juga musti manusiawi, bisa membuat perokok tetap merasa nyaman dengan pilihannya,” tandasnya.

Belajar dari Jepang, Singgih mengatakan memang warga dilarang merokok di jalanan. Tapi di setiap gang di Kyoto misalnya, disiapkan asbak berukuran besar bagi mereka yang merokok. Lokasinya mudah dijangkau dan tidak jauh dari jalan besar.

Yo aja siya siya. Ini baru pada warga perokok atau bukan. Belum bicara industrinya. Jadi pemerintah musti berpikir komprehensif, bagaimana industrinya tetap bisa jalan dengan baik, tapi warga yang tidak merokok juga terlindungi. Tidak bisa asal melarang, harus ada solusi yang adil untuk semua,” imbuhnya.

Peneliti Kebudayaan, Dr Haryadi Baskoro mengatakan, pemerintah punya tanggungjawab untuk terus membuka ruang bagi warga untuk berpikir kritis dalam segala hal.

Baca juga: Konsumen Produk Tembakau Perjuangkan Haknya untuk Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan

Dalam segala bidang, keputusan atau kebijakan pemerintah idealnya melibatkan masyarakat.

“Saya ingin mengajak semua, mari kita awali pemerintahan baru ini dengan membudayakan cara-cara cerdas. Setiap kali ada kebijakan baru, maka rakyat diajak mikir dan didengerin suaranya. Warga diajak berpikir kritis. Ini akan lebih baik bagi bangsa ini ke depannya,” kata Haryadi. (*)

 

 

Komentar