Teras Malioboro News — Meski Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi sudah memberikan permintaan maaf terkait pernyataan kontroversinya yang memaksa muslimah paskibraka melepas jilbab.
Namun, Forum Jihad Islam (FJI) bersama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengaku masih belum puas . Untuk itu, mereka mendesak Pemerintah agar segera melakukan pencopotan terhadap Kepala BPIP tersebut karena dianggap mencoreng nama baik Agama Islam dan wilayah Yogyakarta. Terlebih lagi, Ketua BPIP tersebut merupkan mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
“Memang pada akhirnya kita kemarin dapat info diperbokehkan tapi dalam hal ini kan yang kita pertanyakan, kenapa kok sampai enggak boleh, walaupun endingnya diperbolehkan, nah ini kita perlu jawaban dari Ketua BPIP-nya sendiri,” kata Pendekar DPP FJI, Abdurrahman Abu Dzakir kepada wartawan Minggu (18/8/2024).
Baca Juga : Snada Alam : Eksplorasi Lusi Ekawati Terhadap Alam Sekitar
Selanjutnya Abdurrahman menyatakan, berdasarkan logika tidak mungkin jika pernyataan yang dilontarkan Yudian merupakan kesadaran sendiri. Sebab, selaku mantan Rektor UIN, Yudian pasti memahami hukum memakai jilbab bagi perempuan.
” Pakai hijab itu kan wajib. Kalau enggak ada paksaan enggak mungkin muslimah melepas jilbab enggak mungkin. Saya yakin yang pakai jilbab tahu aturan hukum Islam,” lanjutnya.
Ditambahkan Abdurrahman juga menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permasalahan tersebut, menurut Kepala Negara tersebut sebaiknya BPIP menghargai keberagaman.
Meski begitu, Abdurahman masih belum puas, ia mempertanyakan mengapa selalu Agama Islam yang terus dikalahkan. Apalagi, pihaknya melihat sekarang ini mulai banyak kaum wanita yang pakai jibab. Jadi, jika alasan keseragaman maka lebih baik semua perempuan dewasa pakai jilbab .
Baca Juga : Client Gathering Hotel Platinum Adisucipto Berlangsung Akrab
” Kalau misalkan dari non Islam enggak pakai jilbab monggo silakan kita enggak mempersalahkan. Tapi, yang pakai hijab jangan dipermasalahlan juga. Wong sebelumnya gak ada masalah apa,” ujarnya.
ABdurrahman menduga pernyataan BPIP tersebut sengaja dilontarkan agar membuat kegaduhan menjelang Pilkada tahun 2024 ini. Maka, FJI dan MMI memberikan waktu sekitar satu minggu agar Kepala BPIP memberikan permintaan langsung kepada masyarakat Islam. (*/Olivia )
Komentar