TERAS MALIOBORO NEWS, Jogja — Polda DIY melakukan edukasi pencegahan tulisan provokatif pada pesanan kaus atau pakaian jelang Pemilu 2024 dengan menggandeng Komunitas Sablon Jogja (KSJ).
Kegiatan diskusi bersama KSJ itu bertajuk Merdeka Dalam Berkaya digelar di Jogja National Museum pada Senin malam (14/8/2023).
Kasubdit Ekonomi Ditintelkam Polda DIY AKBP Dwi Prasetionugroho mengatakan, dalam kegiatan menghadirkan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Karena dalam pertemuan itu sekaligus memberikan pendampingan kepada anggota KSJ dalam menjalankan usaha. Terutama para pelaku usaha mikro agar bisa bergabung dalam suatu wadah seperti koperasi sehingga bisa berkembang.
“Sebagai kelompok usaha yang bisa berkreasi yang luar biasa, harapannya mereka mempunyai wadah. Misalnya dalam bentuk Badan Usaha yang akan membuat mereka maju dalam mengeksplorasi produksinya. Maka dari Dinas Koperasi UKM DIY dihadirkan dalam diskusi, untuk memberikan wawasan,” kata Dwi dalam rilisnya, Selasa (15/8/2023).
Dwi menambahkan dalam kesempatan itu ia menyampaikan beberapa pesan kepada para pelaku usaha sablon tersebut, salah satunya dalam merespons tahun politik jelang Pemilu 2024.
Pelaku usaha sablon harus cermat agar tidak salah dalam melangkah maupun membuat suatu produksi yang berdasarkan pesanan. Dwi menilai bentuk provokatif tentu bisa merugikan pelaku usaha itu sendiri.
“Dalam diskusi ini kami sengaja menghadirkan Ditreskrimsus agar para komunitas mempunyai wawasan dan pencerahan batas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak secara hukum,” ujarnya.
Ia berharap para anggota KSJ bisa menghasilkan desain kreasi yang terbaik dan tentu dapat diterima oleh masyarakat umum tanpa harus bersifat provokatif atau menyinggung pihak tertentu.
“Pendampingan ini perlu, karena anggota komunitas ini lebih cenderung bisa berkreasi, namun batas-batas koridor hukumnya tentu akan melebar, supaya mereka tetap bisa berkreasi,” katanya.
Berharap Memberi Manfaat Lebih, Ratusan Pegawai PKU Siap Jadi Agen Kesehatan
Ketua KSJ Aditya Setiawan Putra menambahkan materi diskusi tersebut memang dibutuhkan oleh pelaku usaha sablon. Apalagi saat momentum tahun politik jelang Pemilu terjadi peningkatan pesanan. Ia sepakat bahwa dalam proses menerima pesanan sebaiknya hati-hati dan tidak serta merta pesanan bernada provokatif harus dilayani.
Aditya juga menyinggung terkait banyaknya pakaian bekas impor yang merugikan pelaku UMKM. Akan tetapi pelaku usaha sablon Jogja tentu memiliki kreativitas untuk tetap bisa bersaing.
“Kami harap pemerintah lebih care di industri jasa, khususnya sablon dan konfeksi karena masih minim program dan pelatihan,” katanya. ***
Komentar